+622121799321 info@ahliperizinan.com
Pilih Laman
Jasa Pengurusan IPPKH

Jasa Pengurusan IPPKH

Jasa Pengurusan IPPKH

Saat ini Jasa pengurusan IPPKH  jadi salah satu hal penting dalam industri pertambangan. Tanpa adanya IPPKH, maka perusahaan tidak dapat menjalankan proses penambangan atau sejenisnya.

Meskipun sudah mengantongi izin lainnya. Dalam perkembangannya, pemerintah juga telah menyiapkan alur serta regulasi bagi pelaku pertambangan. Apalagi, beberapa proses pertambangan terjadi dengan dekat kawasan tertentu. Hal inilah yang menjadi perusahaan perlu memiliki IPPKH. Namun, proses untuk memiliki izin ini cukup Panjang.

Hal tersebut berkaitan dengan kelayakan perusahaan pemohon untuk mengurus izin pertambangan. Itulah mengapa perusahaan membutuhkan penyedia jasa pengurusan IPPKH yang mengurus IPPKH.

Mengenal Lebih Jauh Apa Itu IPPKH

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH adalah sebuah izin yang dikeluarkan untuk proses pembangunan kepentingan luar kegiatan kehutanan. Aktivitas ini tidak memperbolehkan mengubah fungsi dari hutan tersebut.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sangat penting bagi industri pertambangan. Beberapa industri yang membutuhkan adalah pertambangan minyak, mineral dan batubara, panas bumi, hingga kegiatan kelistrikan.

Tanpa adanya izin tersebut, perusahaan yang sudah memiliki izin siap pertambangan tetap tidak boleh menjalankan operasinya. Bahkan, jika sampai melakukan kegiatan produksi, maka perusahaan yang bersangkutan akan menerima sanksi berat.

Oleh sebab itulah perusahaan harus tetap menunggu hingga izin ini keluar dari lembaga terkait. Meskipun begitu, perusahaan tidak bisa memastikan kapan izin ini keluar. Namun, umumnya selesai dalam beberapa hari kerja.

Dasar Hukum IPPKH yang Perlu Diketahui

Aturan mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah ada dalam Pasal 134 ayat 2 UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Isinya tentang pelarangan kegiatan pertambangan pada area larangan.

Namun, peraturan yang lebih jelas mengatur tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ada pada Pasal 50 ayat 3G jo. Pasal 28 ayat 3 UU 41/1999 tentang Kehutanan. Isi dari UU tersebut adalah pelarangan melakukan semua bentuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki IPPKH. UU tersebut juga mengatur tentang pertimbangan batas luas hingga jangka waktu tertentu.

Artinya, semua pihak, baik individu maupun korporasi perlu memiliki izin tersebut dari Kementerian Kehutanan. Oleh sebab itulah banyak pihak yang saat ini membutuhkan jasa pengurusan IPPKH untuk menyelesaikan regulasi tersebut.

Sanksi Pelanggar IPPKH dari Pemerintah ; Jasa Pengurusan IPPKH

Secara teknis, pihak yang melanggar aturan tersebut akan menerima sanksi berat dari pemerintah. Pihak tersebut setidaknya akan menerima sangsi pidana. Namun, tidak menutup kemungkinan juga akan mendapatkan sanksi administratif.

  1. Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap izin tersebut akan menerima sanksi pidana. Jika mengacu dalam Pasal 78 ayat 6 UU Kehutanan, pelanggar akan menerima sanksi pidana paling lama 10 tahun. Selain itu, pelanggar juga harus membayar denda sebesar 5 miliar rupiah sebagai ganti rugi. Hukuman penjara 10 tahun dan denda 5 miliar bisa menimpa individu atau kelompok yang bersangkutan.

  1. Sanksi Administratif

Melalui Pasal 119 UU Minerba, pemerintah bisa mencabut hak pertambangan perusahaan terkait. Pemenuhan IPPKH harus terlaksana karena dalam hal ini berkaitan dengan kelestarian kawasan hutan dalam skala yang luas.

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bisa dari pihak-pihak tertentu. Jika mengacu pada UU yang ada, maka Menteri, gubernur, serta bupati/walikota memiliki kewenangan tersebut.

Pentingnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan membuat banyak perusahaan sangat membutuhkan penyedia jasa tersebut. Biasanya, penyedia jasa sudah memiliki pengalaman panjang serta mampu memahami regulasi dengan benar.

Oleh sebab itu, adanya penyedia jasa seperti ini akan membantu pihak pemohon mematuhi setiap regulasi yang ada. Belum lagi dengan adanya jasa pengurusan IPPKH bisa membantu memenuhi setiap persyaratan administrasi.

Baca Juga : Daftar TKDN

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA :

Email : info@indonesiaconsultant.co.id