+622121799321 info@ahliperizinan.com
Pilih Laman
Jasa Pengurusan PBM

Jasa Pengurusan PBM

Perusahaan Bongkar Muat

Jasa Pengurusan PBM (Perusahaan Bongkar Muat) terus membantu banyak pihak yang ingin memiliki payung hukum sendiri. Hal tersebut terjadi karena pihak pemohon mengharapkan proses bongkar muat dapat terjadi dengan aman.

Perusahaan bongkar muat (PBM) sendiri merupakan sebuah badan usaha yang menjalankan kegiatan tertentu (bongkar muat) dari atau ke kapal pada area pelabuhan. Kegiatannya sendiri khusus pada lingkungan terminal atau pelabuhan.

Namun, tidak semua perusahaan memiliki wewenang untuk menjalankan aktifitas bongkar muat. Oleh sebab itulah hanya perusahaan tertentu yang telah memenuhi syarat yang akan memiliki wewenang bongkar muat tersebut.

Syarat Administrasi Jasa Pengurusan PBM (Perusahaan Bongkar Muat)

Bagi pemohon, ada berbagai dokumen yang harus ada sebelum melakukan permohonan perizinan. Dinas Perhubungan telah memberikan persyaratan tertentu. Tujuannya untuk memberikan akses kemudahan kepada pemohon mempersiapkan kelengkapan dokumennya.

  1. Menyertakan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani oleh pemimpin badan usaha dengan berkas lampiran 2 rangkap dan ditunjukan kepada pejabat berwenang.
  2. Menyerahkan salinan akta pendirian yang sah dari Kementerian Hukum dan Ham bagi badan usaha.
  3. Salinan NPWP
  4. Memiliki tanggung jawab terhadap proses bongkar muat.
  5. Memiliki tempat usaha (baik milik sendiri atau sewa).
  6. Dan memiliki tenaga teknis berupa:
  • Perusahaan pelabuhan utama (ahli neutika tingkat II atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga Diploma III).
  • Perusahaan pelabuhan pengumpul (ahli neutika tingkat III dan ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga Diploma III).
  • Dan perusahaan pelabuhan pengumpan (ahli neutika tingkat IV dan ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga Diploma III)
  1. Memiliki surat rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau UPP setempat.
  2. Memenuhi syarat teknis (setidaknya rope sling, forklift, pallet, side side net, wire net, maupun rope net).
  3. Memiliki modal usaha berdasarkan:
  • Pemohon yang melakukan kegiatan dalam pelabuhan utama minimal memiliki modal dasar Rp25 miliar.
  • Pemohon yang melakukan kegiatan dalam pelabuhan pengumpul minimal memiliki modal dasar Rp1,5 miliar.
  • Terahir pemohon yang melakukan kegiatan dalam pelabuhan pengumpan minimal memiliki modal dasar Rp1 miliar.

Prosedur Pengajuan Izin yang Cukup Panjang

Dalam penyelenggaraan jasa pengurusan PBM (Perusahaan Bongkar Muat), prosedurnya juga cukup panjang. Hal tersebut karena kegiatan bongkar muat merupakan aktifitas yang penting demi terselenggaranya kegiatan pelabuhan.

  1. Pengajuan surat kemudian akan ada pengecekan melalui Front Office.
  2. Kadin akan memberikan disposisi untuk melanjutkan proses perizinan.
  3. Kabid akan melakukan pemeriksaan disposisi dari Kadin.
  4. Proses akan berlanjut ke Kasi untuk mempelajari disposisi.
  5. Pelaksanaan penyusunan surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas terkait untuk proses perizinan.
  6. Pemberian pertimbangan teknis setelah peninjauan lapangan.
  7. Kasi akan memberikan permohonan untuk dokumen persyaratan hingga laporan peninjauan lapangan.
  8. Pembuatan draft naskah izin atau non-izin oleh Back Office.
  9. Pemeriksaan draft izin atau non-izin oleh Kasi.
  10. Pemeriksaan draft izin atau non-izin oleh Kabid.
  11. Penandatanganan draft izin atau non-izin oleh Kadin.
  12. Pemberian nomor/tanggal pada draft izin atau non-izin.
  13. Pemberian naskah izin atau non-izin kepada pemohon.
  14. Pendokumentasian naskah izin.

Lama Waktu Proses Penyelesaian Perizinan ; Jasa Pengurusan PBM

Secara keseluruhan, proses penyelesaian perizinan menghabiskan waktu 8 hari kerja. Proses tersebut terbagi dalam beberapa kali proses perizinan. Pertama adalah proses dari DPMPTSP serta proses pertimbangan teknis.

Lama waktu proses perizinan dari DPMPTSP membutuhkan waktu selama 2 hari kerja. Sedangkan untuk proses pertimbangan teknis membutuhkan waktu 6 hari. Jadi, totalnya ada 8 hari kerja secara normal.

Sedangkan untuk biaya pelayanan, pemohon tidak akan mendapatkan beban biaya sama sekali. Namun, untuk biaya retribusi akan menyesuaikan dengan ketentuan yang telah berlaku berdasarkan kebijakan khusus.

Perusahaan bongkar muat (PBM) memiliki wewenang untuk melakukan aktifitas pelabuhan. Proses perizinan setidaknya butuh waktu selama 8 hari kerja dengan bantuan jasa pengurusan PBM (Perusahaan Bongkar Muat).

Baca Juga : Daftar TKDN

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : 08119226248

Email : info@indonesiaconsultant.co.id