+622121799321 info@ahliperizinan.com
Pilih Laman
Jasa Pengurusan SIUPAL

Jasa Pengurusan SIUPAL

Jasa Pengurusan SIUPAL

Dalam penyelenggaraan transportasi laut, jasa pengurusan SIUPAL berperan penting untuk membantu perusahaan terkait. Ada banyak perusahaan jasa angkutan transportasi laut, tapi tidak semuanya memahami hak dan kewajiban yang ada.

Jasa angkutan air sendiri telah memiliki regulasi yang jelas dari pemerintah. Tujuannya, selain untuk menghindari persaingan tidak sehat, juga demi melindungi pelaku usaha.

Apalagi, usaha ini rawan dengan permasalahan teknis. Kepemilikan surat izin juga akan membantu pemilik usaha mengikuti semua aturan yang berlaku. Pembayaran pajak dan sejenisnya dapat berjalan sesuai aturan. Itulah mengapa pemilik usaha wajib memiliki SIUPAL.

Dasar Hukum Terkait Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan terkait Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL). Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penyelenggaraan transportasi perairan. Dengan begitu, setiap pelaku usaha dapat memiliki payung hukum.

  1. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 27-30.
  2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Pasal 93-110.
  3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PP ini berlaku pada Departemen Perhubungan.
  4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Sedangkan untuk persyaratan perusahaan, pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 Pasal 94 ayat 3 dan 4. Melalui persyaratan ini, pemohon harus menyelesaikan segala bentuk kewajibannya.

Namun, beberapa pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa pengurusan SIUPAL.

Persyaratan Administrasi yang Harus Terpenuhi

Pelaku usaha transportasi laut harus menyerahkan beberapa dokumen sebagai persyaratan administrasi. Setidaknya, pemilik usaha harus menyertakan 9 dokumen penting. Dengan begitu, permohonan izin dapat segera berjalan dan selesai sesuai harapan.

  1. Surat permohonan perusahaan
  2. Adanya akta pendirian perusahaan
  3. Perusahaan memiliki NPWP
  4. Fotocopy penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan
  5. Surat keterangan domisili perusahaan yang berasal dari instansi tertentu.
  6. Perusahaan juga harus memiliki tim tenaga ahli dalam bidang ketatalaksanaan laut serta pelabuhan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki tenaga ahli nautika, teknikal pelayaran niaga yang memiliki legalitas resmi.
  7. Bagi perusahaan patungan atau joint venture, ada aturan khusus terhadap presentase pemegang saham. Setidaknya, badan usaha nasional harus memiliki 51% kepemilikan saham perusahaan jasa transportasi perairan tersebut.
  8. Perusahaan juga wajib menyertakan pakta integritas. Pakta tersebut merupakan bukti atau komitmen perusahaan untuk tidak memberikan gratifikasi kepada PNS dalam bentuk apapun. Pakta integritas ini juga harus bermaterai.
  9. Perusahaan perlu melampirkan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat ini menjadi bukti bahwa dokumen tersebut benar adanya dan harus bermaterai. Tujuannya untuk mengikat secara hukum.

Persyaratan Teknis Jasa Pengurusan SIUPAL

Selain persyaratan administrasi, pihak pemohon juga harus melengkapinya dengan persyaratan teknis. Hal ini berkaitan dengan kesiapan pemohon menyediakan armada pelayaran yang aman, legal, serta terjamin.

  1. Perusahaan memiliki kapal motor dengan bendera Indonesia dengan ukuran minimal GT 175.
  2. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia dengan daya penggerak minimal 150 TK serta tongkang paling kecil berukuran GT 175.
  3. Perusahaan juga harus memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut minimal berukuran GT 175.
  4. Perusahaan harus memiliki tongkang bermesin dengan bendera Indonesia paling tidak berukuran GT 175.
  5. Bagi perusahaan patungan atau joint venture, harus memiliki 1 kapal berbendera Indonesia setidaknya 5000 GT. Selain itu, awak kapal juga harus berasal dari kewarganegaraan Indonesia.

Umumnya, proses penyelenggaraan SIUPAL akan menghabiskan waktu 14 hari kerja. Pihak termohon bisa menolak atau memberikan izin. Itulah mengapa penggunaan jasa pengurusan SIUPAL sangat membantu.

Baca Juga : Daftar TKDN

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA :

Email : info@indonesiaconsultant.co.id