+622121799321 info@ahliperizinan.com
Pilih Laman
Jasa Pengurusan TERSUS

Jasa Pengurusan TERSUS

Jasa Pengurusan TERSUS

Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran umumnya membutuhkan adanya jasa pengurusan TERSUS. Jasa ini akan memberikan rekomendasi dan informasi lengkap terkait kelengkapan dokumen apa saja yang pemohon butuhkan.

Terminal Khusus atau Tersus merupakan terminal yang letaknya berada pada area luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) maupun Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

Biasanya, lokasinya berdekatan karena untuk melayani kepentingan tertentu. Tersus juga berkaitan dengan DUKS. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) sendiri berarti fasilitas (dermaga dan pendukungnya) dalam area DLKr atau DLKp. pengoperasiannya demi menunjang kegiatan tertentu bagi pemilik usaha.

Dasar Hukum Tersus yang Perlu Dipahami

Jika mengacu dalam UU Pelayaran yang lama, istilah pemerintah masih menyebutnya dengan nama Pelabuhan Khusus (Pelsus). Namun, sejak UU No. 17 tahun 2008, Namanya berubah menjadi Terminal Khusus (Tersus).

UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran menyebutkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Tersus. DUKS juga telah ada payung hukumnya melalui UU tersebut. Namun, DUKS kemudian juga berganti nama.

Sama seperti Pelsus, DUKS berganti nama menjadi TUKS melalui UU No. 17 tahun 2008. Perubahan ini hanya terjadi pada nama saja. Sedangkan untuk pengertian dan turunannya tetaplah sama.

Tersus dan TUKS bersifat sebagai pendukung pokok kegiatan pemilik usaha. Namun, pengurusan izin harus pemohon lakukan dengan benar. Biasanya pemohon meminta jasa pengurusan yang terkait sebagai pihak ketiga.

Persyaratan Melalui Jasa Pengurusan TERSUS

Untuk mendapatkan penerbitan izin lokasi Terminal Khusus, pemohon bisa mengajukan sendiri atau meminta bantuan pihak ketiga. Meskipun begitu, syarat yang perlu pemohon lengkapi sebenarnya sama, hanya butuh biaya jasa saja.

  1. Membuat surat permohonan sebagaimana dalam contoh 1 lampiran Permenhub No. PM 51 tahun 2011.
  2. Melampirkan surat pernyataan bermaterai dan menunjukkan bahwa lokasi tidak bermasalah.
  3. Salinan Surat Izin Usaha Pokok dari Lembaga terkait dengan kegiatan pokok berupa pertambangan, perikanan, pariwisata, dan sejenisnya.
  4. Lokasi pengajuan harus melingkupi koordinat geografis peta laut dengan titik lokasi Pelabuhan terdekat.
  5. Melampirkan rekomendasi Syahbandar dari Kantor UPP terdekat yang berkaitan dengan aspek keamanan serta keselamatan pelayaran.
  6. Melampirkan rekomendasi dari pemerintah setempat (bupati/walikota) terhadap kesesuaian lokasi Bersama RTRW kabupaten/kota.
  7. Selanjutnya melampirkan rekomendasi dari Gubernur terhadap kesesuaian lokasi dengan RTRW provinsi.
  8. Melampirkan akta notaris perusahaan.
  9. Melampirkan NPWP
  10. Dan melampirkan laporan keuangan setidaknya 1 tahun terakhir dan telah melukakan audit dari Kantor Akuntan Publik terdaftar.
  11. Referensi bank nasional atau BSN dengan asset minimal Rp50 triliun.
  12. Menyertakan modal disetor serta total ekuitas setidaknya Rp25 miliar sebagaimana tertulis dalam PM 45 tahun 2015.
  13. Referensi bank.

Pemohon Wajib Melakukan Studi Kelayakan

Dalam proses pengajuan izin, pemohon juga perlu melakukan studi kelayakan. Studi ini akan menentukan apakah lokasi Terminal Khusus layak atau tidak. Setidaknya, ada 5 studi kelayakan.

  1. Studi tentang rencana volume bongkar muat bahan baku hingga bahan hasil produksi.
  2. Prediksi atau rencana frekuensi kunjungan kapal.
  3. Efisiensi dalam aspek ekonomi dengan adanya Terminal Khusus.
  4. Kesesuaian aspek lingkungan.
  5. Survey tentang Hidrooceanografi (kedalaman lokasi, pasang surut air laut, tinggi gelombang, kecepatan arus laut), topografi, titik benchmark yang ada dalam koordinat geografis.

Lama Proses Perizinan yang Diperlukan

Izin terminal Khusus pada dasarnya membutuhkan waktu proses perizinan dengan total selama 21 hari kerja. Selama proses perizinan Direktorat Kepelabuhan, izin akan selesai selama 11 hari kerja.

Kemudian, perizinan akan berlanjut ke Ditjen Hubla yang membutuhkan waktu selama 3 hari kerja. Terakhir, perizinan Terminal Khusus akan berlanjut ke Sekjen selama 5 hari kerja.

Pengurusan izin ini akan selesai dengan cepat apabila semua kelengkapan dapat terpenuhi. Namun, pemohon bisa saja harus melakukan pengajauan ulang. Itulah mengapa jasa pengurusan TERSUS sangat penting bagi pemohon.

Baca Juga : Daftar TKDN

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : 08119226248 EKO PURNOMO

Email : info@indonesiaconsultant.co.id